MINAPOLITAN

BAB I

Ketentuan Umum

PASAL 1

            Pada butir pertama (1), pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil tidak hanya antara sector pemerintah pusat maupun daerah saja tapi harus disertakan dengan atau melibatkan secara langsung masyarakat setempat (wilayah pesisir).

PASAL 2

            Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir pantai mencakup suatu kecamatan, tetapi yang paling diuatamakan dimana di salah satu sisi/bagian dari kecamatan tersebut ditempati oleh masyarakat yang secara langsung berkontribusi langsung dengan wilayah pesisir pantai dan kearah 12 mil laut.

BAB II

Asas dan Tujuan

PASAL 3

            Pada asas konsistensi, pemerintah dimana dalam hal perencanaan pengembangan sumber daya pesisir harus konsisten dengan apa yang dicanangkannya oleh sebab itu dalam setiap hal yang dilakukan harus melibatkan masyarakat pesisir pantai itu sendiri agar perencanaan pemerintah dapat terealisasi dengan baik.

PASAL 4

            Pada butir kedua (2), dimana pengelolaan pembangunan perikanan yang dihasilkan demi keharmonisan pemerintah pusat dan daerah, maupun elemen masyarakat dalam pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

BAB III

Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil

PASAL 5

            Pada prinsip pengawasan, pengawasan yang harus dilakukan agar mendapat hasil yang memadai adalah diikutsertakan dengan keberadaan infrastruktuk yang memadai dalam membantu kegiatan pengawasan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB IV

Perencanaan

Bagian Kesatu

 Umum

PASAL 7

zonasi pembangunan yang akan dilakukan sebaiknya dibagi berdasarkan atas wilayah dimana zona I yaitu pesisir laut 12mil laut, zona II 12 mil ke laut nusantara, zona III 12 mil ke zona ekonomi eklusif Indonesia, zona IV batas terluar zona ekonomi eklusif, zonaV gugusan kepulauan.

Bagian Kedua

Pasal 8

            Rencana pembangunan jangka panjang sesuai pada butir pertama (1), yang perencanaannya tidak terpisahkan dengan pemerintah daerah tapi Sumber Daya yang ada pada daerah tersebut tidak dapat dikembangkan apa yang akan dilakukan jika benar-benar tidak terealisasikan.

Bagian Ketiga

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan pulau-pulau kecil

Pada butir empat (4), mengenai jangka waktu pemberlakukan RZWP-3-K dimana waktu yang ditetapkan untuk peninjauan kembali pembangunan terlalu lama dimana sangat menghawatirkan jika wilayah/daerah tersebut memiliki potensi sumberdaya yang meningkat secara signifikan.

Paragraf 1

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil Provinsi

Pasal 10

Cukup jelas

Paragraf 2

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten/Kota

Pasal 11

RZWP-3-K kabupaten/kota yang dicanangkan atau dimasuka dalam daftar peningkatan sumberdaya pesisir harus membedakan antara kota provinsi dengan kabupaten agar pengembangan wilayah pesisir pada daerah-daerah pengembangan sehinggah dapat terjalin suatu pemerataan  antar warga masyarakat.

Bagian keempat

 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 12

Pada butir satu (1) poin (a), yang berisi tentang kebijakan pengaturan prosedur untuk para pengguna yang akan diizinkan untuk mengatur sumberdaya yang ada pada wilayah tersebut diberi patokan tersendiri dalam pengembangan pengelolaannya tersebut agar rencana zonasi yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik.

Bagian kelima

Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 13

Cukup jelas

Bagian keenam

Mekanisme penyusunan rencana

Pasal 14

Pada butir pertama (1), dalam penyusunan setiap rencana pembangunan yang akan digunakan untuk pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dilakukan atas partisipasi dengan masyarakat pesisir pantai agar masyarakat setempat mengetahuinya dan dapat membantu pemerintah, pemerintah daerah maupun para pelaku usaha.

Bagian ketuju

Data dan Informasi

Pasal 15

Untuk data dan informasi mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang didapat oleh pemerintah dan pemerintak daerah wajib dipublikasikan kepada para pelaku usaha yang bernaung di daerah tertentu agar kegiatan yang dilakukannya tidak menyimpang terhadap rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sedang berkembang atau yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

BAB V

Pemanfaatan

Bagian kesatuan

Hak pengusahaan perairan pesisir

Pasal 16

Pada poin kedua (2), sebagai mana dimaksud dalam poin pertama atas dasar pemberian hak pengusaha kepada setiap pengusaha yang mendapatkan izin usaha harus dibatasi dal hal pembagian zonasi dari wilayah-wilayah yang dilindungi dalam hal ini tidak melibatkan pengusaha selain pemerintah dan masyarakat setempat.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Pada poin pertama (1), dalam hal pemberian HP-3 kepada setiap pengusaha dimana izin yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha harus dikelola dengan baik dan juga tidak digunakan sebagai alat atau bahan jamina dalam hal apa pun dan apabila hal tersebut terjadi sebaiknya hak izin tersebut diambil kembali oleh pamerintah

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Bagian Kedua

Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil

Dan Perairan Disekitarnya

Pasal 23

Pada poin dua (2), dalam hal pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atas dasar kepentingan yang disebutkan pada poin kedua tersebut yaitu pada pertanian organik dan/atau peternakan dimana sangat tidak berguna bag pelestarian wilayah perairan tersebut.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Bagian Ketiga

Konservasi

Pasal  28

Dalam hal pencapaian tujuan dari konservasi di wilayah pesisir sebagai mana dimaksud dalam pasal satu (1), pemerintah maupun pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat setempat agar pencapaian tujuan tersebut tercapai dengan  baik dan berjalan lancer.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Bagian keempat

Rehabilitasi

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Mengenai dengan rehabilitasi sebagaimana dalam pasal 32 sebaiknya dilakukan oleh setiap warga Negara yang keberadaannya dekat dengan/berkontribursi langsung dengan daerah trsebut dengan dibantu oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Bagian kelima

Reklamasi

Pasal 34

Cukup jelas

Bagian keena

Larangan

Pasal 35

Cukup jelas

BAB VI

Pengawasan dan Pengendalian

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Cukup jelas

Bagian kedua

Pasal 37

cukup jelas

pasal 38

sebaiknya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak berjalan sendiri dimana harus ada pemantauan juga oleh para pihak yang berwajib dal arti pemerintah dan masyarakat saling membantu dalam pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

pasal 39

cukup jelas

Bagian ketiga

Pengendalian

Parahraf 1

Program akreditasi

Pasal 40

cukup jelas

Paragraph 2

Mitra Bahari

Pasal 41

cukup jelas

BAB VII

Penelitian dan Pengembanga

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Hasil penelitian yang didapat pada wilayah yang dilakukan penelitian sebaiknya dipublikasikan semuanya agar supaya setiap warga Negara yang berada di wilayah tersebut dapat mengetahui keadaan perairan diwilayah mereka dengan baik sehingga dalam proses pengembangan wilayah tersebut mereka dapat bekerja sama dengan baik.

Pasal 45

Ckup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

BAB VIII

Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

BAB IX

Kewenangan

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Dalam penetapan HP-3 yang diputuskan oleh menteri sebaiknya dilakukan atas dasar pertimbangan data lapangan yang secara langsung wajib dilakukan pengontrolan terlebih dahulu sebelum ditetatpkan.

Pasal 52

Pada poin pertama (1), mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimana pemerintah dan pemerintah jangan bekerja sendiri dimana harus bekerja sama dengan masyarakat setempat.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

BAB X

Mitigasi Bencana

Pasal 56

 Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

BAB XI

Hak, Kewajiban, dan Peran

Serta Masyrakat

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

 Dengan adanya peran serta dari masyarakat setempat lebih mempermudah pemerintah sehingga rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pertikaian. Akan tetapi kesempatan yang telah di berikan kepada masyarakat harus di atur pula oleh pemerintah sehingga tidak terjadi kesalahan.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Penyelesaian sengketa di selesaikan di luar pengadilan, penyelesaian sengketa ini dapt dilakukan dengan cara berbicara secara baik-baik dengan masyarakat setempat atau dapat dilakukan dengan cara negosiasi.

Pasal 65

Cukp jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan kepentingan pelestarian funsi lingkungan yang mana seperti membuat tempat pengelolah limbah, memiliki cara untuk menghindar dari perusakan lingkungan dan pencemaran.       

Pengeluaran yang nyata merupakan pengeluaran yang memiliki bukti-bukti yang nyata pula seperti sudah membuat tempat pengelolah dengan memiliki surat-surat pembelian alat-alat yang lengkap

Pasal 70

Cukup jelas

BAB XVI

Sanksi Administarsi

Pasal 71

Denagn adanya sangsi administasi ini agar baik pemerintah maupun masyarakt ataupun pengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat mematuhi peraturan yang ada.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

BAB XVIII
Ketentuan Peralihan

Pasal 76

Lembaga/instasi yang telah di tunjuk atau di pilih sebagai program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat memberhentikan kegiatan tersebut apabila tidak terjadi pertentangan.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

BAB XIX

Ketentuan Penutup

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas